Biro Hukum didirikan sebagai dari struktur organisasi tata kerja Universitas Pendidikan Indonesia dengan tujuan utama memberikan dukungan, perlindungan, dan pendampingan hukum secara profesional terhadap seluruh aktivitas Universitas. Berdiri sejak tahun 2015, Biro Hukum awalnya beroperasi dalam lingkup terbatas untuk menangani administrasi legal dan permasalahan perjanjian kerja sama. Biro Hukum yang berada di bawah koordinasi Biro Hukum dan Kesekretariatan.

Biro Hukum di pimpin oleh seorang kepala biro hukum dan kesekretariatan yang salah satunya membawahi bagian hukum yang di pimpin oleh seorang kepala bagian Hukum.

Kepala Bagian Hukum membawahi tiga kepala Sub Bagian,Yaitu:

1. Kepala sub Bagian Peraturan Perundang-undangan;

2. Kepala Sub Bagian Perdata, dan;

3. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Negara



Seiring berkembangnya kebutuhan organisasi dan meningkatnya kompleksitas hukum yang mendukung tata kelola organisasi yang baik (good governance), dengan di tetapkannya Peraturan Rektor Nomor 045 tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Indonesia, Biro Hukum dan Kesekretariatan dihapuskan dan dirubah menjadi Sekretariat Universitas,demikian juga dengan turunan bagian hukum berubah menjadi Kantor Hukum, dan dipimpin oleh seorang Kepala Kantor Hukum yang Membawahi tiga kepala seksi,yaitu:

1. Kepala Seksi Peraturan Perundang-Undangan;

2. Kepala Seksi Advokasi, dan;

3. Kepala Seksi Administrasi Umum dan Sumber Daya.

Berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 045 tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Indonesia dengan pertimbangan Pimpinan Universitas di cabut dengan ditetapkannya Peraturan Rektor Nomor 001 tahun 2022,di dalam isi pasal Sekretariat Universitas berubah nama Menjadi Sekretaris Universitas.

Berdasarkan Peraturan Rektor Terbaru Nomor 30 tahun 2025 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Indonesia, Kantor Hukum Berada di bawah Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Sistem Informasi Universitas Pendidikan Indonesia. Jumlah Sumber Daya Manusia pada Kantor Hukum terdiri dari 13 (empat belas) orang Sumber Daya Manusia,yaitu:

1. Kepala Kantor Hukum;

2. Kepala Seksi Peraturan Perundang-Undangan;

3. Kepala Seksi Advokasi;

4. Kepala Seksi Administrasi Umum dan Sumber Daya;

5. Dua orang staf Seksi Peraturan Perundang-Undangan;

6. Satu orang staf Kepala Seksi Advokasi; (Merangkap BPP)

7. Enam orang staf Seksi Administrasi Umum dan Sumber Daya;